Sandiaga: Kami Belum Bisa Revisi UMP DKI 2018

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengungkap pemprov belum mau merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2018 sebesar Rp 3,6 juta. Pasalnya, ekonomi Ibu Kota cenderung tidak stabil pada akhir-akhir ini.

"Kami terus buka komunikasinya. Pak Gubernur sudah beberapa kali memerintahkan saya untuk komunikasi dengan pakar dan serikat pekerja," kata Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (13/11).

Sandi mengaku, belum bisa mengakomodasi permintaan serikat buruh untuk merevisi UMP DKI 2018 sebesar Rp 3,9 juta. Angka tersebut, menurut Sandi, juga dianggap rawan oleh ekonom ternama Kwik Kian Gie.

"Ekonomi ini sekarang agak lemah. Tadi Pak Kwik juga sampaikan bahwa ekonomi sedang sangat-sangat lemah. Kami justru antisipasi gelombang PHK ke depannya yang masif sekali," kata Sandi.

Karena itu, Sandi mengaku, pihaknya harus mencermati tuntutan serikat buruh demi menjaga kestabilan ekonomi DKI Jakarta.

"Jadi ini sebuah fenomena ekonomi dan pemprov ingin hadir untuk memberikan bantuan untuk memastikan biaya belanja sehari-hari dari kawan buruh itu bisa terbantukan," kata Sandi.

Guna meringankan hal tersebut, Sandi mengaku tengah menggodok subsidi dengan PD Pasar Jaya dan TransJakarta. Upaya tersebut diharapkan bisa membantu para buruh dalam mencukupi kebutuhan pangan dan transportasinya.

"Kami akan ada intervensi. Terus juga dengan biaya transportasinya yang di beberapa daerah mencapai 30 persen, kami sudah perintahkan dan segera akan diumumkan bentuk kartu TransJakarta yang akan memberikan kemudahan dan menekan biaya transportasi untuk buruh di Jakarta," pungkas Sandi. (tan/jpnn)