SAPMA Pemuda Pancasila Nilai Erick Thohir Tak Layak Menangani COVID-19

jpnn.com, JAKARTA - Sekjen Satuan Siswa, Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Willy Danantyo prihatin melihat penanganan COVID-19 di bawah komando Menteri BUMN Erick Thohir. Menurut dia, Erick Tohir tidak pantas untuk menduduki posisi wakil ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Erick dinilai hanya membuat kegaduhan, bahkan dimulai saat dia memaksakan untuk memasukkan alat rapid test yang belum memiliki izin edar dari Menkes.

“Pintarnya, dia memanfaatkan suasana untuk mem-fait a comply presiden dengan Menkes. Hasilnya izin edar diberikan, meskipun kabarnya barang yang dia impor sudah ada di pelabuhan,” ujarnya, Jum’at (18/9).

“Belakangan alat rapid test yang dia impor melalui anak perusahaan BUMN RNI ditengarai bermasalah. Selain tidak akurat, juga distribusinya bermasalah,” ucapnya.

Willy mengungkap bahwa Erick juga pernah sesumbar kalau BUMN akan menyiapkan 50 juta masker medis untuk dibagikan ke seluruh Indonesia.

“Faktanya, saat itu justru terjadi kelangkaan masker, sehingga harga masker meningkat hingga puluhan kali lipat. Ini juga berdampak pada sejumlah tenaga kesehatan yang tidak kebagian masker medis,” tuturnya.

“Erick Tohir boleh saja berpolemik dalam kapasitas Menteri BUMN dan membuat kegaduhan, paling hasilnya BUMN merugi. Tetapi membuat kegaduhan dan berpolemik saat menjadi Ketua Harian Penanganan Covid 19 sungguh berbahaya. Dia pertaruhkan nyawa rakyat Indonesia untuk memuaskan egonya," katanya.

Selain itu, Erick juga berpolemik dengan Presiden Joko Widodo terkait pengadaan vaksin. Presiden yang mendorong pengadaan vaksin dalam negeri telah mengumumkan vaksin diprediksi akan mulai diprediksi tahun 2021.