Satgas UU Cipta Kerja Gelar FGD Bahas Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

“Perizinan masih menjadi tantangan, dan saya harap Satgas UU Cipta Kerja dapat memastikan bahwa undang-undang ini bukan untuk mempersulit masyarakat, tetapi justru memastikan implementasinya berjalan dengan baik,” jelasnya.

Wakil Ketua Pokja Strategi dan Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja, yang juga menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM, Riza Damanik, menambahkan bahwa struktur ekonomi Indonesia yang didominasi oleh usaha kecil dan mikro, yaitu sebanyak 99%, perlu ditingkatkan.

Ia berharap melalui kebijakan perikanan dan kelautan yang diatur dalam UU Cipta Kerja, Indonesia dapat mewujudkan target menjadi negara maju pada 2045.

Riza juga menyoroti perlunya kebijakan produksi, hilirisasi, dan perdagangan yang lebih strategis.

“Indonesia merupakan salah satu negara penghasil rumput laut terbesar di dunia, namun nilai ekonominya masih minim karena ekspor yang dilakukan masih dalam bentuk bahan mentah. Sementara itu, negara seperti China mendapatkan keuntungan lebih besar dengan mengolah bahan mentah tersebut menjadi produk bernilai tinggi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Riza mengungkapkan keprihatinannya terhadap rendahnya minat generasi muda untuk berkarier di sektor kelautan, pertanian, dan perkebunan.

“Menurut data BPS tahun 2023, hanya sekitar 19,20% pemuda yang terlibat di sektor ini,” ungkapnya. Padahal, sektor kelautan menawarkan banyak peluang, termasuk renewable energy, shipbuilding, serta marine conservation.

“Dengan inovasi dan teknologi, serta dukungan investasi yang kuat, sektor ini memiliki potensi besar untuk berkembang,” tambah Riza.