SBY Diminta Pilih Papua atau Freeport

Kamis, 24 November 2011 – 20:02 WIB

Politisi PDI-P itu juga meminta pemerintah agar menghentikan tindakan kekerasan terhadap pekerja, mengusut tuntas pelanggaran HAM, menghentikan skenario yang mengorbankan rakyat, serta menciptakan hubungan industrial yang adil terhadap seluruh pekerja dan masyarakat.

“Dalam konteks ini, Fraksi PDI-P mendukung penuh perjuangan karyawan Freeport untuk keadilan upah, mengingat sebesar 50 persennya telah disumbangkan untuk Negara. Harus ada solusi terbaik, adil, mencabut segala sanksi skorsing dan menghentikan rekrutmen karyawan baru, pemblokiran bantuan internasional, upaya adu domba antara warga dan pekerja,” pintanya.

Ditegaskannya, perilaku manajemen PT Freeport yang sudah tiga bulan tidak membayar gaji jelas melanggar UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. “Yang lebih memprihatinkan kita semua, ketika Freeport tidak membayar gaji buruhnya tiga bulan belakangan kini malah melakukan rekrutmen karyawan baru yang juga bertentangan dengan pasal 144 UU Nomor 13 tahun 2003," ungkapnya. (fas/jpnn)

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR, Rieke Diah Pitaloka memberikan dua opsi kepada Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menyikapi konflik

• First «
• Prev
• 1
• 2

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News