SBY Pertimbangkan Serius Usul Reshuffle

Golkar Tak Gentar Menteri Dicopot

Sabtu, 06 Februari 2010 – 00:44 WIB

SBY Pertimbangkan Serius Usul Reshuffle - JPNN.COM

Sekjen Partai Demokrat Amir Syamsudin saat berbicara di diskusi di DPR, Jumat (5/2). (Foto: Mustafa Ramli/Jawa Pos)

Sementara itu, Partai Golkar tidak gentar terhadap ancaman reshuffle kabinet yang diembuskan Sekjen Partai Demokrat Amir Syamsuddin. Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mempersilakan Presiden SBY mengganti tiga kader Golkar yang ada di kabinet dengan kader-kader Partai Demokrat. "Golkar tidak pernah merasa ada suatu hal yang perlu membuat kami menjadi gentar," tegas Akbar kepada wartawan di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, kemarin (5/2). "Reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Kalau presiden ingin menambah menteri dari orang-orang Demokrat, itu sepenuhnya kewenangan presiden," katanya.

Akbar menandaskan, presiden memiliki hak untuk memecat menteri-menteri atau memindahkan satu pos ke pos lain. Namun, presiden diminta tidak mengaitkan reshuffle dengan koalisi maupun sikap kritis anggota Fraksi Partai Golkar di Pansus Angket Kasus Bank Century. "Itu sangat tidak relevan karena semua yang ada di pansus, apa pun partainya, pasti akan memperjuangkan kebenaran dan keadilan dalam rangka mengungkap hal-hal yang berkaitan dengan kasus Bank Century," terangnya.

Sikap kritis, suara keras, dan pertanyaan tajam anggota-anggota pansus dari Partai Golkar dinilai Akbar sebagai teknik untuk menggali informasi tentang proses bailout Bank Century. "Anggota pansus dari Golkar selalu berkoordinasi dengan ketua umum dan saya. Sikap keras itu adalah upaya menggali kebenaran dan keadilan karena cukup banyak kejanggalan dari proses merger hingga proses bailout," paparnya. Itu dilakukan, lanjutnya, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, kuat, dan efektif yang menjadi misi bersama kabinet.

Rapat-rapat Pansus Angket Kasus Bank Century yang terbuka dan diliput luas oleh media massa, menurut dia, ibarat etalase bagi anggota-anggota DPR untuk rakyat yang memilih mereka pada pemilu lalu. "Kalau sampai panitia angket membuat kesimpulan yang bertentangan dengan aspirasi dan rasa keadilan, masyarakat akan bergerak," tegasnya.