Sebenarnya Pak Luhut Pakai Big Data atau Big Dusta?

jpnn.com, JAKARTA - Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) Feri Amsari meragukan klaim Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan tentang big data berisi 110 juta warganet menginginkan penundaan Pemilu 2024.

Pegiat antikorupsi itu menyebut klaim menteri kepercayaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut sebagai kebohongan.

"Jadi, big data menjadi big dusta," kata Feri kepada JPNN.com, Minggu (13/3).

Lulusan William and Mary Law School, Amerika Serikat, itu menegaskan UUD 1945 mengatur seorang presiden hanya boleh menjabat maksimal dua periode.

Meski disukai rakyat, presiden yang sudah menjabat selama dua periode tidak bisa mencalonkan diri di pilpres lagi.

Oleh karena itu, Feri menentang ide penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo. Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Unand itu menyatakan masa kekuasaan presiden harus dibatasi.

"Jika Pak Luhut dan Jokowi tidak puas dan ingin lebih, silakan pindah ke negara kerajaan saja," ujar Feri.

Sebelumnnya, Luhut mengaku memiliki data yang menunjukkan rakyat Indonesia tidak tertarik dengan pemilu. Menurutnya, rakyat yang menginginkan penundaan pesta demokrasi itu beralasan tidak menginginkan kegaduhan seperti Pemilu 2019 terulang.