Sebut KPK Cari Jejak Anas di Proyek Gedung Baru DPR

jpnn.com - JAKARTA - Ketua DPR RI Marzuki Alie buka-bukaan tentang pemeriksaan yang dijalaninya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Selasa pekan lalu (22/10), sebagai saksi bagi Anas Urbaningrum. Marzuki menuturkan, dirinya saat menjalani pemeriksaan di KPK justru lebih banyak dicecar tentang permainan dalam proyek gedung baru DPR.

Marzuki mengakui, dirinya memang dipanggil sebagai saksi untuk Anas terkait kasus Hambalang. Salah satu pertanyaan yang diajukan penyidik pun soal politik uang pada Kongres Partai Demokrat (PD) di Bandung 2010 lalu.  "Karena kalau Hambalang malah saya ngak tahu," kata Marzuki dalam perbincangan dengan wartawan, Minggu (27/10).

Namun yang sempat membuat Marzuki kaget adalah pertanyaan penyidik KPK tentang permainan dalam proyek pembangunan gedung baru DPR. Sebab, kata Marzuki, penyidik KPK pun menyisir peran orang-orang dekat Anas dalam proyek pembangunan gedung baru DPR yang akhirnya dibatalkan karena muncul kontroversi itu.

"Justru soal gedung itu yang pertama kali ditanyakan penyidik.  Saya bingung karena dari surat KPK, saya dipanggil untuk dimintai keterangan terkait tersangka AU," lanjutnya.

Marzuki pun akhirnya tahu dari penyidik KPK bahwa Anas tengah dibidik dalam kasus dugaan korupsi rencana proyek gedung baru DPR. Sebab, ada dugaan orang-orang dekat Anas juga bermain dalam rencana proyek gedung baru DPR.

Marzuki menuturkan bahwa sebelum ada rencana proyek gedung baru DPR, dirinya pernah didatangi Mahfud Suroso, salah satu kolega dekat Anas. Namun, kata mantan Sekjen PD itu, dirinya biasa-biasa saja menanggapi kedatangan Mahfud.

"Waktu itu Mahfud Suroso datang ke saya hanya untuk mengenalkan diri. Katanya sebagai orang yang kenal lama dan lebih dekat dengan Anas dibandingkan Anas dengan Nazaruddin (Mantan Bendahara Umum PD, red). Saya tanggapi biasa saja, dan saya juga konfirmasi ke Anas soal Mahfud ini," lanjut Marzuki.

Namun Marzuki berani menjamin bahwa dirinya bersih dari permainan dugaan korupsi proyek gedung baru DPR itu. Sebab, justru dirinya yang mencopot Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi (Harbangin) DPR RI, Mardiyan Umar. Selanjutnya, Marzuki minta pejabat dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk menggantikan Mardiyan. Walhasil, Menteri PU Djoko Kirmanto menyodorkan nama Sumirat.