Seharusnya Panglima TNI Tak Buru-buru Melempar Isu

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Tubagus Hasanuddin menilai penjelasan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto sudah menyelesaikan polemik tentang isu pembelian 5.000 senjata api oleh institusi non-TNI. Menurut dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo lebih baik mengikuti prosedur di pemerintahan ketimbang melempar isu sensitif di masyarakat.

"Menurut hemat saya selesailah sudah polemik itu ketika Bapak Menkopolhukkam menyampaikannya," kata politikus PDI Perjuangan yang karib disapa Kang TB itu di gedung DPR, Jakarta, Senin (25/9).

Dia menganggap polemik itu selesai karena secara hierarki pemerintahan sudah diambil alih oleh Wiranto selaku Menkopolhukam. Bahkan, Wiranto juga menjelaskan bahwa jumlah senjata api yang dibeli bukan 5.000 pucuk, melainkan 500. Itu pun bukan impor melainkan pesan ke PT Pindad.

"Bahwa yang membeli BIN (Badan Intelijen Negara, red) untuk keperluan pelatihan dan itu sah menurut APBN. Itu klir tidak usah lagi dipolemikkan,"  paparnya.

Mantan sekretaris militer kepresidenan itu menambahkan, seorang pejabat negar seharusnya betul-betul memahami aturan perundang-undangan, prosedur hingga etika. Misalnya Gatot punya informasi sensitif seperti soal isu 5.000 senpi itu, kata Kang TB, seharusnya didiskusikan terlebih dahulu dengan instansi terkait.

Kalau instansi terkait sulit diajak membahasnya, maka Panglima TNI bisa melapor ke Menkopolhukkam yang punya kewenangan untuk memanggil dan melakukan koordinasi. Tapi jika prosedur itu sudah dilalui namun belum ada kejelasan, maka Panglima TNI bisa laporkannya kepada Presiden Joko Widodo.

"Pasti Bapak Presiden akan melakukan upaya-upaya," katanya.

Menurut Kang TB, langkah ini lebih baik dibanding melempar informasi yang sangat sensitif ke ruang publik. "Menurut saya itu tidak pada tempatnya," tegas dia.