Seharusnya Panglima TNI Tak Buru-buru Melempar Isu

Anak buah Megawati Soekarnoputri di PDI Perjuangan itu menuturkan, Panglima TNI sebaiknya tidak menyampaikan informasi sensitif seperti itu ke publik. Sebab, efeknya adalah muncul kegaduhan.

"Masyarakat akan menilai ada apa ini? Mengingat lima ribu senjata itu sama dengan (kebutuhan) lima batalion tempur. Jadi ada apa dan mengapa?" kata pensiunan TNI dengan pangkat terakhir mayor jenderal itu.

Seperti diketahui, Gatot dalam acara dengan para sesepuh TNI di di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9), mengungkapkan adanya institusi yang berencana mendatangkan lima ribu pucuk senjata secara ilegal dengan mencatut nama Jokowi. Namun, Gatot tidak memberikan info secara terperinci mengenai institusi yang dimaksud dan jenis senjata yang akan didatangkan.

Sedangkan Wiranto dalam siaran pers Kemenkopolhukam kemarin (24/9) menyatakan, yang ada adalah 500 senjata api pesanan BIN. Itu pun bukan impor, melainkan pesan ke PT Pindad.

Wiranto menegaskan, senjata yang dipesan juga bukan standar TNI sehingga prosedur pengadannya cukup izin di Mabes Polri. "Dengan demikian prosedur pengadaannya tidak secara spesifik memerlukan kebijakan presiden," ungkap Wiranto.(boy/jpnn)