Sejarahwan: Klaim Jambi Miliki Pulau Berhala Tak Didukung Validitas Historis

Sabtu, 26 November 2011 – 07:12 WIB

“Jika hal itu dianggap final, sumber-sumber historis yang diajukan sebagai bahan menuntut penguasaan atas Pulau berhala merupakan sumber lemah. Kelemahan pertama pada makam Datuk Berhalo, jika dikatakan sebagai penyebar Islam dan Keturunan Nabi Muhammad SAW, mengapa makamnya tidak tidak memuat tulisan kaligrafi seperti layaknya makam-makam para tokoh sejaman," katanya.

Harto Juwono bersama Yosepin Hutagalung dari Arsip Nasional dan Pudjianti dari Perpustakaan Nasional melakukan kajian sejarah Kesultanan Indragiri sampai peristiwa 5 Januari 1949. Harto diminta Pembina Yayasan Rumun Melayu Bersatu-Hulubalang Melayu Serumpun (RMB-HMS) Riau dan Kepulauan Riau Susilowadi. Secara tak sengaja dalam proses penelitian tersebut, ia menemukan fakta-fakta dan data-data kalau Indragiri adalah bagian dari wilayah Kerajaan Riau Lingga yang berkedudukan di Daik, termasuk sejarah penguasaan atas Selat Berhala dan PB.

Data-data mengenai PB itu, sudah pernah diberikan kepada Mantan Gubernur Kepri Ismeth Abdullah tahun 2006 dan mantan Asisten I bidang Pemerintahan Pemprov Kepri Tengku Mukhtaruddin yang kini menjadi Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas. Namun, sayang setelah Ismeth lengser data-data itu tidak digunakan secara maksimal sehingga PB lepas ke Jambi. Sementara tim sejarah yang saat ini dibentuk Wagub Kepri Soeryo Respationo, tidak memahami data-data tersebut.

Makam peninggalan Datuk Berhalo, lanjutnya, juga hanya berupa tumpukan batu-batu hitam dan bukan seperti layaknya sebuah makam tokoh Islam pada umumnya. Bitupun periodisasi yang dibuat antara Datuk Berhalo dan putranya, dimana Datuk Berhalo hidup pada abad XIV, sementara putranya hidup pada abad XIX sehingga menimbulkan kerancuan.