Sejumlah PLTU Dikabarkan Akan 'Shutdown', PKS: Pengawasan DMO Batu Bara Harus Diperketat

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta pemerintah memperhatikan kebutuhan minimum batu bara ke pembangkit listrik.

Pasalnya, sebelumnya dikabarkan sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) akan melakukan shutdown lantaran kekurangan pasokan batu bara.

Harga batubara berada di angka USD 128,4 per ton, yang menyentuh titik tertinggi sejak 10 tahun lalu. Sementara harga untuk pembangkit listrik di dalam negeri maksimal (HBA) adalah USD 70 per ton.

"Dari pengalaman sebelumnya, patut diduga, pengusaha tambang batu bara lokal akan cenderung mengambil kesempatan profit dengan menjual produknya ke pasar ekspor," ujar anggota Komisi VII DPR RI dari PKS, Mulyanto, di Jakarta, Rabu (30/6).

Melihat keadaan itu, Mulyanto memastikan akan meminta kepada Kementerian ESDM untuk melakukan pengawasan ketat.

“Saya akan minta Dirjen Minerba untuk mengawasi DMO (domestic market obligation) ini dengan lebih ketat,” ucap Mulyanto.

Politisi PKS itu menambahkan jika sejumlah perusahaan swasta masih nekat tidak mau mengalokasian batubaranya ke PLN, maka Kementerian ESDM akan mengenakan denda.

“Kalau pengusaha nekat, maka izin kuotanya akan dikurangi dan kena denda oleh Kementerian ESDM,” ujarnya.