Sekjen Kemensos dan Sestama BPS Teken PKS Pemutakhiran DTKS

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Sosial menjalin kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk keperluan pemutakhiran data penduduk miskin dan memastikan proses pemutakhiran data selesaikan Juli 2021.

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) Hartono Laras menyampaikan untuk menindaklanjuti PKS itu, pihaknya lebih dari 100 ribu petugas yang akan bekerja memutakhirkan data.

"Dan ini perlu bimbingan dari BPS untuk pemutakhiran datanya," kata Hartono Laras usai acara penandatanganan PKS dengan Sestama BPS Margo Yuwono di Kantor BPS, di Jakarta Rabu (11/11).

Menurut Hartono, penandatanganan PKS itu sebagai tindak lanjut dari MOU Kemensos dan BPS yang telah dilaksanakan pada 2018, khususnya dalam pemutakhiran DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 dan harus selesai pada Juli tahun depan.

Dalam DTKS Kemensos terekam 40 persen data penduduk dengan tingkat penghasilan terendah. Kemensos akan meningkatkan pendataan warga miskin dan lebih banyak, yakni 60 persen, sejalan dengan dampak pandemi yang meningkatkan jumlah orang miskin.  

Kemensos juga telah mengantisipasi hal ini dengan menyusun program yang terencana, terarah dan sistematis.

"Jadi dengan PKS ini tujuannya untuk mewujudkan DTKS yang reliabel, mutakhir dan valid sesuai perluasan cakupan data untuk mendukung transformasi perlindungan sosial dan percepatan penanggulangan kemiskinan," jelas Hartono.

Pemutakhiran data oleh Kemensos akan mencakup target sebanyak 41.697.344 rumah tangga di 34 provinsi, dan 514 kabupaten/kota.