Seleksi CPNS Hanya Tampung Kerabat Pejabat

“Birokrasi Kita terlalu membengkak,” ujarnya dalam diskusi bertajuk ‘Mencermati Kemajuan Otonomi Daerah’, yang digelar Mejelis Pakar Pimpinan Kolektif Majelis Nasional KAHMI, di KAHMI Centre, di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (6/4).

Konsekuensi yang demikian, kata Kausar, akhirnya membuat alokasi pembiayaan untuk pembangunan sektor publik hanya sedikit. Maksimal hanya 30 persen saja yang direalisasikan dalam berbagai program. Anggaran untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, hanya merupakan sisa pembiayaan birokrasi yang besar tersebut.

Kausar memaparkan, fenomena birokrasi yang semrawut itu terjadi dari pusat hingga daerah. Bahkan yang lebih parah di daerah, ungkap dia, ada beberapa diantaranya yang jumlah pegawainya sangat banyak, tak sebanding dengan jumlah masyarakat yang dilayani.