Sementara Tidak Ada Mutasi Kepsek SMA/SMK

Terkait insentif guru tidak tetap (GTT), imbuh Bagus memang belum ada kepastian dari pemrov. ”Ini karena data terkait jumlah guru, GTT, maupun PTT (pegawai tidak tetap), masih belum klir,” tandas dia. 

Ketua Komite SMKN 1 Malang Suyitno mengaku tidak mempermasalahkan alih kelola ini. Namun dia lebih menekankan pada kualitas pendidikan yang diterima para siswa. 

”Harus kita ikuti karena ini regulasi. Orang tua tidak melihat sekolah kewenangan siapa, yang penting anak-anak belajar dengan baik,” ujarnya, kemarin.

Berbeda dengan Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Swasta Kota Malang HM Jhon Nadha Firmana yang  justru khawatir dengan peralihan ini. Karena bisa jadi perhatian Pemkot Malang dalam dunia pendidikan menurun. 

”Kalau kota tidak mau bantu operasional sekolah dan provinsi tidak ada kejelasan, sekolah akan kesulitan. Biaya pendidikan bisa menjadi tinggi karena sudah tidak ada lagi Bosda (Bantuan Operasional Sekolah Daerah),” ujarnya, kemarin.

Jhon berharap, Pemkot Malang dapat lebih membantu dan memperhatikan operasional sekolah. ”Walau kami dikelola provinsi, toh kami juga warga Malang. Semoga ada perhatian dari pemkot juga,” harap dia.

Ketua MKKS SMA Negeri Kabupaten Malang M Fateh mengungkapkan, peralihan pengelolaan ini tidak akan ada banyak dampak. Hanya saja, rencananya seluruh kepala sekolah akan dilantik ulang oleh Gubernur Jatim pada awal November mendatang.

 ”Kamis (13/10) lalu seluruh ketua MKKS SMA/SMK se Jawa Timur sudah dikumpulkan untuk persiapan pelantikan,” ujar Fateh melalui sambungan telepon.