Semoga Panglima TNI Tak Terprovokasi Gatot soal G30S/PKI

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Amnesti International Indonesia Usman Hamid meminta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal Mulyono mengabaikan desakan tentang nonton bareng film G30S/PKI. Menurutnya, sudah semestinya TNI menghindari politisasi di balik imbauan menyaksikan film buatan pemerintah era Orde Baru itu.

“Mempersoalkan sikap Panglima TNI dan KSAD dengan kesan seolah-olah takut dan membuat prajurit menjadi penakut jika tidak memerintahkan nonton bareng film G30S/PKI, itu adalah upaya politisasi TNI,” ujar Usman melalui keterangan tertulis ke media, Jumat (28/9).

Aktivis hak asasi manusia (HAM) itu menambahkan, baik anggota TNI ataupun masyarakat tidak bisa dipaksa untuk menerima satu versi sejarah. Oleh karena itu, tak perlu ada pemaksaan menonton film garapan Sutradara Arifin C Noer itu.

“Mereka sudah mengerti adanya versi sejarah yang berbeda. Adalah hak setiap orang apakah mau menonton film G30S/PKI atau merujuk film dan literatur alternatif lainnya” kata Usman.

Lebih lanjut Usman mencontohkan dampak negatif ketika tahun lalu Gatot Nurmantyo semasa masih menjabat Panglima TNI menginstruksikan jajaran angkatan bersenjata itu hingga tingkat koramil menggelar nonton bareng G30S/PKI. Sedangkan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang menggelar diskusi tentang tragedi 1965 kena efeknya.

“Ada kelompok masyarakat yang terpengaruh oleh isu ini sehingga terlibat aksi penyerangan dan perusakan kantor Yayasan LBH Indonesia. Ini adalah intimidasi terhadap pembela HAM,” katanya.

Mantan koordinator KontraS itu menambahkan, brutalitas pelaku kekerasan membuat aparat keamanan baik anggota Polri maupun prajurit TNI yang ikut mengamankan kewalahan. “Beberapa polisi bahkan mengalami luka-luka, tapi pelaku tidak dihukum,” katanya.

Kekerasan juga terjadi tak lama setelah Gatot membuat pernyataan anti-PKI baru-baru ini. “Sekelompok massa membubarkan Aksi Kamisan di Malang dan Surabaya, pada 27 September, dengan menuduh mereka sebagai antek PKI,” lanjut Usman.