Senator Filep Berharap Haris Azhar-Fatia Ungkap Kebenaran Persoalan di Papua

Filep Wamafma juga menyatakan solidaritas untuk Haris dan Fatia yang memperjuangkan hak-hak masyarakat sipil Papua.

Dia mendukung kebebasan berpendapat dijamin UU di negara demokrasi ini. Filep berharap proses hukum ini berjalan seadil-adilnya dan terhindari dari arogansi para petinggi negara yang cenderung otoriter dan berpotensi abuse of power.

Seperti diketahui, Haris Azhar dan Fatia telah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Senin (21/3/2022) lalu.

Terkait penetapan status tersangka tersebut, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan mengatakan pihaknya telah melakukan proses penyidikan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan telah memiliki minimal dua alat bukti yang telah dikantongi penyidik. Di antara alat bukti tersebut adalah konten Youtube Haris Azhar terkait dengan adanya dugaan pelanggaran UU ITE.

Sementara itu, Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti mengungkapkan isi riset yang berjudul "Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya". Di antaranya adalah persoalan relasi ekonomi-politik di Papua terkait bisnis tambang di Papua, rekam jejak sejumlah elite politik termasuk Luhut dan sejumlah eks-perwira tinggi militer hingga hubungannya dengan dropping militer secara masif di sana.

“Di situ sebetulnya kami berusaha membongkar praktik-praktik tambang emas di Papua yang berdampak pada pelanggaran HAM di Papua, khususnya Intan Jaya. Kami dapat melihat dari peta, pos-pos militer yang ada di beberapa kabupaten di Papua, khususnya di Intan Jaya, pos-pos militer tersebut sangat dekat dengan lokasi-lokasi yang akan dijadikan tambang emas di Intan Jaya," ujar Fatia dalam jumpa pers, Rabu (23/3/2022).

Selain itu, dalam riset yang disebut telah memenuhi "peer-review" dari organisasi lain itu juga mengungkapkan adanya dampak daerah-daerah konsesi tambang terhadap pemukiman warga dan sejumlah fasilitas umum.

Sejumlah warga akhirnya terpaksa mengungsi dan sejumlah fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas dan posyandu di kabupaten-kabupaten yang diteliti itu sebagian digunakan untuk markas tentara.