Senator Filep Dorong Stakeholder Awasi Realisasi Proyek Pembangunan di Papua Barat

Lebih lanjut, Senator Filep mengatakan informasi yang diterimanya, ada tender Pembangunan Jalan Triton-Lobo-Werua-Sisir-Kaimana, nilai pagu paketnya Rp 49.214.552.000 miliar. Ada tender Pembangunan Jalan Kaimana-Sisir-Werua-Lobo-Triton, nilai pagu paketnya Rp 49.226.762.000 miliar, ada tender Pembangunan Jalan Werua-Sara-Batas Kabupaten Kaimana, nilai pagu paketnya Rp 49.374.860.000 miliar.

Selain itu, Pembangunan Jalan Wombu-Undurara-Batas Kabupaten Kaimana nilai pagu paketnya Rp 9.804.291.000 miliar.

“Keempat tender ini sudah selesai dan memakai APBD 2023. Apakah publik tahu bahwa tender Pembangunan Jalan Kaimana-Sisir-Werua-Lobo-Triton dengan nilai pagu paketnya Rp 49.226.762.000 miliar itu dilakukan evaluasi ulang? Nah, ini yang saya sebut kita semua harus jadi pengawas atas pembangunan ini,” tegas Filep.

Senator Papua Barat yang akrab disapa Pace Jas Merah ini menyebutkan eksekusi terhadap pelaksanaan pembangunan sudah semestinya dikawal terus sebagai bentuk kontrol publik yang juga berhak atas pembangunan dari pemerintah di daerah.

“Dari lapangan, beberapa sumber tepercaya memberi tahu saya bahwa ada beberapa perusahaan yang memenangkan tender. Misalnya ada Perusahaan V, Perusahaan A, Perusahaan S. Sekarang saya mengajak teman-teman media untuk mengecek di lapangan, apakah pekerjaan-pekerjaan tersebut sudah dilaksanakan? Sedang dilaksanakan? Atau belum dilaksanakan sama sekali? Saya khawatir dana awal seperti DP-nya sudah cair sekian persen, namun belum dilaksanakan pembangunannya, sambil menunggu pembayaran kedua atau ketiga baru dikerjakan. Ini sangat berbahaya, karena pasti berakibat pada hasil jalan yang dibangun,” ujar Filep.

Lebih lanjut, Wakil Komite 1 DPD RI ini meminta agar Pemerintah Provinsi  dan DPRP juga turut memeriksa berbagai temuan di lapangan.

“Saya yakin publik juga turut memantau dan mempelajari informasi-informasi mengenai modus-modus nakal pembangunan jalan ini. Saat ini, masyarakat kita semakin cerdas, dan akan lebih berani bersuara, tentu kita tidak berharap ada konspirasi korupsi APBD Papua Barat. Selain itu, peran Pemerintah Provinsi Papua Barat, pengawasan dari DPRP juga sangat penting dijalankan,” ujarnya.

Senator Filep mengatakan sebagai wakil rakyat dari Papua Barat, dirinya berkepentingan untuk mempertanyakan semua hal ini.