Senator Filep Minta Pemerintah Berkomunikasi Juga dengan Kelompok Penentang Pemekaran

Selain itu, masih banyak isu daerah yang lebih mendasar untuk dipenuhi seperti pelayanan dasar, persoalan hak asasi manusia termasuk hak ekonomi, sosial dan politik yang belum menyentuh substansi dasar.

Menurutnya, hal ini merupakan substansi dasar yang jauh lebih penting daripada pemekaran wilayah.

“Saya juga berharap Mendagri dan jajaran untuk memandang lebih luas tentang makna otonomi khusus itu dimana otonomi khusus mencerminkan tentang diplomasi politik rakyat Papua dan pemerintah pusat untuk penyelesaian isu-isu politik lokal di Papua. Oleh sebab itu, Otsus diharapkan menjadi solusi dan bukan menjadi potensi konflik baru,” jelasnya.

“Apakah saya mendukung ataupun tidak mendukung, menurut saya substansi dasarnya adalah tujuan daripada kebijakan itu. Kalau kebijakan itu adalah kebijakan untuk melindungi harkat martabat OAP dan untuk kemanusiaan, keadilan serta kesejahteraan maka pada prinsipnya perlu diapresiasi secara bersama-sama.

Namun, menurut Filep, rakyat Papua hari ini lebih condong kepada kebutuhan akan penghormatan hak dasar dan martabatnya termasuk dalam ruang lingkup nasional.(fri/jpnn)