Senator Filep: Pemerintah Belum Memiliki Konsep Mewujudkan Papua yang Aman

“Kami sudah agendakan, Pak Ketua MPR RI sudah memanggil Menko Polhukam bersama-sama dengan jajarannya, baik Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Mendagri dan menteri terkait. Walaupun demikian, Ketua MPR harus membatalkan pertemuan itu mendadak pada Rabu (1/3/2023) lantaran sejumlah pihak terkait tidak hadir," tuturnya.

Dia melanjutkan pada saat itu Menko Polhukam telah berkenan hadir, akan tetapi pimpinan TNI dan Polri tidak hadir dan hanya diwakilkan oleh pejabat yang tidak mempunyai otoritas

Oleh sebab itu, sambung Filep, Ketua MPR RI menilai bahwa lembaga MPR tidak dihargai oleh pemerintah, sehingga pertemuan tersebut dibatalkan dan diminta untuk diagendakan kembali dengan mensyaratkan kehadiran seluruh pihak terkait.

Filep mengingatkan jajaran Menko Polhukam harus hadir karena bicara Papua tidak bisa setengah-setengah, apalagi Menko Polhukam dan mitranya terkesan hanya berwacana ke publik.

“Jadi, mereka harus mendengar aspirasi dari rakyat yang disampaikan secara representatif oleh wakil-wakil rakyat. Jangan sampai muncul opini kalau lembaga tinggi negara tidak dihargai, lalu bagaimana dengan masyarakatnya,” ujar Filep.(fri/jpnn)