Sentralisasi Guru Jangan Asal-asalan

Minggu, 26 Juni 2011 – 15:08 WIB

Selanjutnya, Sulistyo juga menuturkan pembinaan pengembangan profinsi pascaotonomi daerah masih lambah. Dia mengakui, ada guru negeri yang hingga menjelang pensiun sama sekali tidak pernah mengikuti penataran. Baik itu penataran yang digelar oleh pemerintah daerah maupun pusat. Dengan kondisi ini, Sulistyo mengatakan para guru berada dalam posisi sulit untuk mengambangkan profesinya.

Dia berharap, upaya Kemendiknas untuk mensentralisasikan tenaga pendidik benar-benar matang. "Harus ada kajian empirisnya," ucap Sulistyo. Sehingga, setelah kebijakan ini dijalankan nasib guru bisa semakin bagus. Baik itu terkait karirnya sebagai guru, maupun pada tataran kesejahteraannya.

Sulistyo khawatir kesejahteraan guru di beberapa daerah yang memiliki pendapatan daerah kaya, seperti di Jakarta dan Batam bakal menurun setelah muncul kebijakan sentralisasi. "Karena guru menjadi wewenang pusat, pemerintah daerah bisa jadi tidak merasa bertanggung jawab," tandasnya.

Sedangkan untuk distribusi guru, pasca sentralisasi nanti pemerintah pusat tidak bisa seenaknya memindah guru. Guru harus diberi kompensasi secara adil jika akan dipindah ke daerah-daerah terpencil atau perbatasan. Sulistyo berharap, kebijakan sentralisasi tenaga pendidik harus diikuti dengan perangkat hukum yang melindungi guru. (wan)

JAKARTA - Rencana Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) untuk menarik wewenang guru dan kepala sekolah dari dareah ke pusat, mendapatkan

• First «
• Prev
• 1
• 2
• 3

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News