Setelah Bima, Mana Lagi?

Sabtu, 28 Januari 2012 – 04:59 WIB

Kasus Bima adalah satu dari sekian kasus sengketa antara rakyat dengan penguasa yang berujung tindakan anarkis dalam pekan-pekan terakhir.  Tragedi ini juga semakin mengukuhkan  anggapan selama ini, bahwa instrument negara dalam penegakan hukum dan menjaga ketertiban umum telah lumpuh.

Pemerintah perlu instropeksi dan memastikan kepada rakyat dan segera membenahi diri, sehingga diperoleh kepastian bahwa pemerintah mampu menegakkan “law and order” yang menjamin ketertiban sosial. Selama ini, pemerintah selalu mendewakan investasi tak kecuali kepala daerah demi mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun, tidak jarang mereka lupa, bahwa tujuan investasi adalah untuk menyejahterakan rakyat.  Pemerintah, juga pemerintah daerah sering harus berhadapan, dan bahkan bersengketa dengan rakyatnya demi memuluskan investasi yang menurut mereka akan memberikan pundi-pundi keuangan bagi daerahnya. Kasus Bima bisa menjadi contohnya.

Namun, bagaimana jika rakyatnya sudah menolak seperti apa yang terjadi di Lambu dan Sape? Bukankah hal ini berarti juga sudah menolak kehendak rakyat?

KEPUTUSAN Bupati Bima ,Nusa Tenggara Barat, Ferry Zulkarnain menghentikan eksplorasi PT Sumber Mineral  Nusantara (SMN), Sabtu (28/1) diharapkan

• Prev
• 1
• 2
• 3
• Next