Setelah Muncul Ajakan Patungan Beli Kapal Selam, HNW Minta Pemerintah Bijaksana Menggunakan APBN

Dia mencontohkan anggaran pembangunan ibu kota negara yang menelan dana APBN hingga Rp 89 triliun. Padahal, dengan masih berlangsungnya Covid-19 beserta dampaknya, juga terbatasnya APBN yang mengandalkan utang luar negeri, perpindahan ibu kota tidak urgen untuk saat ini.

Selain itu, HNW juga menyoroti, suntikan Rp 20 triliun untuk PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) dalam menyelesaikan kasus Jiwasraya yang bermasalah karena korupsi.

“Anggaran semacam itu seharusnya direalokasi, selain untuk penanganan Covid-19 beserta dampak sosialnya, juga untuk membeli atau memperbarui alutsista seperti pembelian atau memproduksi sendiri kapal selam,” kata dia.

HNW menambahkan daripada menyuntikkan Rp 20 triliun ke Jiwasraya yang dananya dikorupsi oleh pimpinannya sendiri, dan Rp 89 triliun untuk proyek ibu kota negara, lebih baik dipakai untuk membantu PT PAL agar dapat segera memproduksi kapal selam. “Yang setiap kapal selam produk PT PAL senilai Rp 1,5 triliun,” jelasnya.

HNW menuturkan rakyat yang sedang susah saja mau merealokasi anggaran mereka yang sedikit itu untuk membantu negara.

Oleh karena itu, kata dia, semestinya negara dengan APBN yang ada juga bisa merealokasi anggarannya.

Menurutnya, kalau separuh saja dana APBN untuk proyek ibu kota yang sebesar Rp 89 triliun dan suntikan APBN untuk Jiwasraya sebesar Rp 20 triliun direalokasi untuk peremajaan alutsista, maka Indonesia bisa membeli sejumlah kapal selam.

Selain itu, lanjut dia, bisa juga ditambah untuk kapal perang atau kapal patroli laut lainnya untuk mengamankan teritori kedaulatan laut dan kekayaan laut Indonesia yang sudah diinformasikan kerap dibobol oleh kapal selam atau kapal perang asing. Serta untuk menyelamatkan kekayaan laut Indonesia yang dicuri oleh nelayan asing.