Siapkan Mekanisme Batas Atas dan Bawah

Pria kelahiran 1959 itu lantas menjelaskan, Pertamax Off setara dengan RON 92 tetapi memiliki kadar aromatic tinggi. Perlu Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE) pada proses produksi untuk mengurangi kadar itu. MTBE sendiri harganya 70 persen dari harga HOMC (High Octan Mogas Component).

Tim makin yakin penghilangan Premium bisa sukses karena Pertamina punya saham di Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) Tuban. Dari kilang itu, bisa menghasilkan 46 ribu barel produk RON 92 per hari. ’’Sandiaga Uno juga punya kilang di Bojonegoro, bisa dipakai. Tapi, selama ini susah produksi karena di sebelahnya ada produsen crude,’’ ungkapnya.
         
Bersatunya kilang-kilang itu, dia menyebut produksi Pertamax yang saat ini dikisaran 197 ribu barel bisa digenjot menjadi 5,3 juta barel per bulan. Lantaran Pertamina sudah siap, seharusnya tidak ada masalah lagi. Dia meminta jangan lagi ada yang menyandera Pertamina dengan tudingan tidak mampu menjalankan rekomendasi.

’’Yang kami lakukan Insya Allah terbaik untuk masyarakat. Soal ada yang dirugikan, ini bukan surga, pasti ada yang dirugikan.  Tapi kalau yang dirugikan mafia, bodoh amat,’’ tegasnya.

Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Ahmad Bambang saat dihubungi membenarkan pihaknya siap menjalankan rekomendasi itu. Namun, tidak bisa langsung karena butuh waktu untuk menyiapkan kilang. ’’Pertamina harus mengolah lagi naphta agar menjadi RON 92. Itu disiapkan melalui proses kilang TPPI Tuban,’’ terangnya.

Ibrahim Hasyim, anggota Komite BPH Migas ditempat yang sama mengaku tidak bisa memberikan komentar apa-apa karena Pertamina sudah menyatakan sanggup. ’’Bagaimana lagi, kalau pengadaannya sanggup, semua siap, bagus. Masyarakat bisa dapat minyak yang kualitasnya lebih bagus,’’ ucapnya.

Dia hanya menitipkan soal supply chain kepada Faisal Basri untuk dikaji betul. Sebab, kalau stok kosong dalam satu jam saja, resiko sosial politiknya tinggi. Termasuk soal kondisi Indonesia yang merupakan negara kepulauan, distribusinya bisa sangat rumit.

Meski demikian, BPH Migas siap mengeluarkan aturan baru soal distribusi ketika pemerintah mengetok palu tanda setuju dengan rekomendasi tim. Pertamina, sarannya, terus membangun komunikasi dengan pemerintah. Mereka tidak boleh malu-malu untuk meminta bantuan.

’’Pemerintah perlu mengambil berbagai peran. Seperti soal kilang yang sudah tua dan tinggal menunggu rubuh saja itu,’’ tandasnya. Selain itu, soal sosialisasi karena penghilangan Premium adalah perubahan besar. Volume BBM nasional 90 persen diganti dan rentan muncul resistensi.