Siapkan Skenario Trek Terpisah

Selasa, 21 Agustus 2012 – 06:30 WIB

Mantan Ketua Panja RUU Pemilu Taufiq Hidayat menilai, pembahasan terkait syarat parpol yang mengikuti verifikasi sudah melalui perdebatan panjang. Pertimbangan di UU Pemilu bahwa parpol yang duduk di parlemen tidak perlu mengikuti verifikasi disebabkan sudah ada proses yang dilakukan parpol terkait di parlemen. "Mekanisme PT (Pemilu 2009, Red) itu adalah saringan, jadi tak perlu diverifikasi," ujarnya.

Menurut Taufiq, hal ini bukan karena ketakutan untuk mengikuti verifikasi. Justru, itu memisahkan perlakuan proses verifikasi antara parpol di parlemen dan nonparlemen untuk menyeleksi peserta pemilu. "Kalau pemilu banyak partai, komplain dari masyarakat banyak sekali. Memang terasa diskriminatif. Tapi, penyaringan sudah dilalui oleh parpol yang lolos," tandas politikus Partai Golkar tersebut.

Syarat menjadi peserta Pemilu 2014 memang cukup berat. Di antaranya, parpol harus memiliki 1.000 anggota atau sekurang-kurangnya 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai yang minimal ada di 75 persen kabupaten/kota di setiap provinsi seluruh Indonesia.

Lantas, bagaimana kesiapan parpol di parlemen jika MK memutus seluruh parpol wajib mengikuti proses verifikasi di KPU" Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) DPP PKB Saifullah Ma"shum di antara yang menyatakan tidak risau dengan hal tersebut.