Simak Nih, Kata Kapitra soal Namanya Masuk Daftar Caleg PDIP

jpnn.com, JAKARTA - Praktisi hukum Kapitra Ampera yang sebelumnya dikenal sebagai aktivis Persaudaraan Alumni (PA) 212 menggelar jumpa pers untuk menjelaskan duduk perkara tentang kabar yang menyebutnya menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) PDI Perjuangan di Pemilu 2019 dari daerah pemilihan Sumatera Barat (Sumbar). Mantan kuasa hukum Habib Rizieq Shihab itu mengaku direkomendasikan menjadi caleg dari partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut untuk kursi DPR.

Menurut Kapitra, sahabat dan saudara-saudara dekatnya memang merekomendasikan namanya untuk menjadi caleg DPR lewat PDIP. Sejauh ini Kapitra juga masih menjalin komunikasi dengan PDIP guna mengonfirmasi kabar soal namanya sudah masuk daftar bacaleg yang didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Artinya, untuk masuk ke dalam, sehingga bisa menjadi jembatan aspirasi antara di luar maupun di dalam. Dan rekomendasi ini menjadi pertimbangan bagi saya,” kata dia kepada wartawan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (18/7).

Kapitra menyebut pihak yang merekomendasikannya punya integritas tinggi dalam menjaga agama dan bangsa. Hal itu pula yang mendorongnya untuk berkiprah di politik.

“Dalam pertimbangan itu saya mengikhlaskan apa yang bisa saya lakukan di dalam (politik), karena saya tidak lagi berpikir soal kekuasaan, karena saya mencintai profesi sebagai seorang advokat,” tambah dia.

Kapitra menambahkan, dia akan memperjuangkan ulama dan agama di mana pun posisinya. Untuk itu dia akan melakukan komunikasi politik dengan pihak lain demi memperjuangkan semangatnya.

“Karena saya spiritnya di mana saja berada untuk menegakkan agama saya dan saya harus membela ulama saya. Karena prinsipnya seperti itu, maka saya harus punya komunikasi politik, dan komunikasi politik ini belum terbangun,” paparnya.

Andai kelak terpilih menjadi anggota DPR, Kapitra yakin akan lebih leluasa berkomunikasi dengan pemerintah untuk membela agamanya. Karena itu pula dia akan memaksimalkan perjuangannya di lembaga legislatif.