Simak Omongan Fahri Hamzah soal Bandara Halim

jpnn.com - JAKARTA – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah kembali menyatakan bahwa Halim Perdanakusuma adalah kawasan militer. Oleh karena itu, sebaiknya tidak ada swasta yang menguasai wilayah tersebut dengan alasan apa pun.

“Suka atau tidak, kembali saya tegaskan, kawasan Halim Perdanakusuma adalah kawasan militer. Siapa pun yang mengkritik seolah saya tidak tahu apa itu landasan udara (Lanud), bandara dan pangkalan militer, khusus untuk kawasan Halim sama saja, itu satu kawasan,” kata Fahri di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (27/4).

Menurutnya, karena karena pertimbangan tertentu negara membutuhkan lahan di Halim maka sebaiknya menyerahkan pengelolaan kepada BUMN. Swasta jangan ada di situ.

“Berbahaya, swasta bisa bekerja sama dengan pihak mana saja, tidak bisa kita kontrol. Sementara Halim itu jantung pertahanan udara di Ibu Kota. Jadi jangan main-main," tegas Fahri.

Diingatkan Fahri, teknologi modern saat ini banyak yang belum dikuasai dan oleh Indonesia. Karena itu ujarnya, paling tidak berhati-hati dan waspada. "Jangan sampai ada swasta yang bekerjasama dengan pihak asing, pihak musuh yang seperti apa. Sekarang sudah ada penangkapan lima orang Tiongkok di kawasan Halim, orang baru sadar bahwa itu rawan sekali," imbuhnya.

Oleh karena itu, anggota DPR dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat mengimbau semua pihak menghargai wilayah yang tidak boleh dibiarkan musuh atau orang asing leluasa masuk di situ.

“Itu yang saya twit (twitter, red) dahulu dan kemudian saya diserang seolah saya tidak tahu perbedaan Lanud, pangkalan udara dan bandara," ungkapnya.

Lebih lanjut Fahri membuktikan bahwa Halim adalah kawasan sensistif. “Begitu ada sayap pesawat tersenggol, penerbangan militernya juga terganggu. Nggak boleh dong. Itu harus steril," tegasnya.

Kalau memang ada opsi membangun pangkalan militer baru Fahri menyarankan silahkan saja Halim Perdanakusuma diberikan ke BUMN secara penuh. "Tapi sepanjang masih ada kepentingan militer, sebaiknya swasta tidak boleh ada di situ. Apalagi swasta kerjasama sama asing, ada proxy," kata dia.