Sipil dan Militer Tidak Sejalan

Membangun hakikatnya adalah membangun manusia, kalau terus dibunuh, siapa yang akan menikmati pembangunan? Presiden harus dapat mengendalikan militernya sehingga militer tidak semena-mena melakukan tindakan terhadap rakyatnya. Garis komando harus sepenuhnya datang dari presiden sebagai Panglima Tertinggi sehingga di Papua hanya terdapat satu pemerintahan saja yaitu pemerintahan sipil yang pendekatannya dilakukan dengan pendekatan kemanusiaan.

Bulan Agustus tahun 2017 dimana Bangsa Indonesia akan merayakan kemerdekaan ke-72 diwarnai dengan aksi gabungan Brimob dan tentara yang melakukan penembakan terhadap masyarakat di Kabupaten Deiyai Papua dengan alasan mengancam orang lain. Sudah 72 tahun Indonesia merdeka, apakah pendekatan seperti ini masih perlu dilakukan? Belum lagi kasus-kasus pelanggran HAM yang lainnya yang belum ada penyelesaiannya. Harus ada rekonsiliasi bersama terkait masalah pelanggaran HAM agar tingkat kepercayaan masyarakat Papua bisa pulih terhadap pemerintah pusat dan sistem pendekatan militer harus direformasi total ke arah yang lebih manusiawi serta TNI-Polri harus tunduk kepada Presiden sebagai panglima tertinggi.(***)