Siswa di Papua Bayar PPDB, Filep Wamafma: Seharusnya Gratis, Ada Dana Otsus

“Tidak ada alasan tidak ada uang karena dana Otsus sudah diberikan. Kewajiban pemerintah untuk menyelesaikan dan memberikan afirmasi kepada semua putra putri Papua yang mengikuti pendidikan,” terang senator Papua Barat ini.

Fillep Wamafma yang dikenal konsisten memperjuangkan hak-hak OAP memandang apabila pemda tidak atau belum mengalokasikan dana 30 persen dengan memberikan kebijakan afirmasi berarti pemda terkait telah berkhianat terhadap hak-hak OAP yang telah di atur dalam UU Otsus.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Biak Numfor sekaligus Wakil Ketua Kordinator Bidang Pendidikan Komisi III, Adrianus Mambobo S. Pd., MM, mengatakan sependapat dengan senator Filep Wamafma.

Adrianus juga mempertanyakan biaya PPDB yang diberlakukan mengingat telah ada alokasi dana untuk pendidikan.

“Ya saya sepakat dengan saudara senator Filep Wamafma. Ada Dana Otsus, ada Dana BOS yang juga digunakan untuk pendaftaran siswa. Kenapa masih ada biaya yang dibebankan kepada orangtua murid?

Adrianus mengatakan Komisi III DPRD Biak akan memanggil Kepala Dinas terkait yakni Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor terkait persoalan tersebut.

“Sementara komisi III sedang jalan ke sekolah-sekolah. Setelah itu kami akan panggil Kepala Dinas Pendidikan untuk meminta penjelasan mengapa sampai begitu dan apa dasar hukumnya”?

Dia berharap untuk setiap kepala sekolah dapat melihat persoalan ini dengan hati nurani dan tetap menegaskan keberpihakan terhadap peserta didik. Pihak sekolah harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat termasuk untuk pendaftaran peserta didik baru.(fri/jpnn)