Smart City Bikin Warga Bisa Awasi Pembayaran Pajak

jpnn.com - JAKARTA - Dinas Pelayanan Pajak DKI optimistis, langkah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang melibatkan masyarakat dalam mengawasi wajib pajak di Jakarta melalui aplikasi Smart City akan berjalan efektif.

"Kalau tanpa reward, orang bakal malas melapor," kata Kepala UPT Pengurangan Keberatan dan Banding Pajak DPP DKI Arief Susilo di Jakarta, Sabtu (16/5).

Arief menjelaskan, masyarakat yang aktif melaporkan perilaku para wajib pajak akan mendapatkan reward dari pemerintah dengan sistem undian. "Laporan dari masyarakat, akan diberikan barcode. Inilah yang kemudian kami undi dan berikan hadiah atau reward," ucap Arief.

Arief menyatakan, sistem laporan seperti itu membuat masyarakat bisa mengontrol secara langsung apakah pajak yang mereka bayarkan memang masuk ke kas daerah atau tidak. Dia mencontohkannya dalam hal transaksi di restoran.

"Nomor bon pembayaran, nilai dan tanggal transaksi dari restoran yang difoto dan dikirim masyarakat melalui pesan singkat ke program aplikasi Smart City langsung masuk ke data base kami," ungkapnya.

Arief menambahkan, nomor bon pembayaran restoran yang dikirim masyarakat akan divalidasi oleh pihaknya dalam bentuk barcode. Jika nomor bon pembayaran itu tidak tercantum di data base DPP DKI pada pembayaran pajak pada bulan berikutnya, maka wajib pajak pengusaha restoran tersebut dianggap tidak jujur dalam membayarkan pajak.

Begitu informasi dari masyarakat masuk ke data base DPP DKI, sambung Arief, pihaknya tinggal melihat pembayaran bulanan wajib pajak restoran itu pada bulan berikutnya. "Apakah sesuai dengan yang dilaporkan masyarakat," ujarnya.

Arief menuturkan, apabila para wajib pajak melakukan kecurangan akan dikenakan sanksi administratif mulai dari pengenaan bunga dua persen, teguran hingga pencabutan izin. "Kalau masih bandel, nanti kami cabut izinnya," tandasnya. (gil/jpnn)