Soal Beban Daerah Membiayai Gaji PPPK, Ade Yasin Sampai 'Curhat' ke DPR 

Ade Yasin meminta pemerintah pusat agar turut membantu daerah dalam pembiayaan gaji PPPK yang sejauh ini membebani APBD.

Dia mengaku kesulitan untuk mengerem belanja pegawai di angka 30 persen dari total belanja daerah karena hingga kini Kabupaten Bogor masih kekurangan tenaga PNS.

Berdasarkan data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah PNS di lingkungan Pemkab Bogor mengalami pengurangan sebanyak 978 pegawai dalam setahun, dari 16.539 menjadi 15.561. Sementara, jumlah penduduk Kabupaten Bogor mencapai 5,4 juta jiwa.

"Saat ini asumsinya seorang PNS itu melayani sekitar 350 orang. Kami masih sangat kurang. Selain jumlah penduduk, kendala lainnya adalah luas wilayah yang begitu besar,” kata wakil ketua umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), itu.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah menyebutkan permasalahan yang dibahas dalam RDP tersebut sangat terasa di tingkat daerah pada implementasinya. Oleh karena itu, DPR berinisiatif mengundang kepala daerah hingga kepala desa. Said mengatakan masukan para kepala daerah akan menjadi bahan pendalaman bagi para anggota DPR. 

“Karena biasanya kalau sudah menyangkut transfer ke daerah dan dana desa, panitia kerja (panja)-nya paling panjang dan paling ramai karena setiap anggota ingin mempertahankan dapilnya masing-masing,” kata Said. (antara/jpnn)