Soal Kartu Prakerja, Gus Aiz: Mumpung Belum Terlalu Jauh, Harus Dihentikan

jpnn.com, JAKARTA - Program kartu prakerja yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat kritik sejumlah pihak lantaran dinilai tak tepat sasaran.

Program ini membutuhkan anggaran sebesar Rp 20 triliun, yang Rp 5,6 triliun di antaranya diperuntukkan bagi pelatihan daring.

Skema penyaluran bantuan dalam bentuk pelatihan berbasis daring untuk pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) ini dianggap salah kaprah di masa pandemi virus corona.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Aizzudin Abdurrahman yang akrab disapa Gus Aiz meminta program ini harus segera dihentikan untuk dikaji ulang.

"Program kartu prakerja ini menjadi mudarat dan syubhat di tangan orang-orang yang tidak tepat. Mumpung belum terlalu jauh, harus dihentikan untuk ditata ulang lagi. Sangat mungkin disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Apalagi dikelola secara arogan,” kata Gus Aiz kepada wartawan melalui pesan singkatnya, Senin (20/4).

Secara teknis, Gus Aiz melanjutkan, apa yang dirancang dan digarap oleh tim kartu prakerja tidak beda dengan startup yang lain, unicorn, decacorn dan sejenisnya.

Mengolah profile pengguna, memanfaatkan algortihm dan membuat role agent, antara penjual dan pembeli atau penyedia barang dan penyewa. Ini juga bisa menjadi contoh buruknya pendataan kependudukan di negara ini.

Menurut Gus Aiz, program ini penuh conflict interrest yang menelan biaya rakyat puluhan triliun rupiah, dan hanya berputar di segelintir orang, sedangkan masyarakat Indonesia hanya dijadikan user, Penerima prakerja dijadikan objek.