Soal Kemelut Satelit Kemenhan, Begini Penjelasan Terbaru Mahfud MD

jpnn.com, JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 4 Desember 2015 meminta agar satelit Kemenhan untuk slot orbit 123 derajat Bujur Timur bisa diselamatkan tanpa melanggar aturan.

"Presiden pada 4 Desember 2015 mengarahkan agar slot orbit diselamatkan tanpa melanggar aturan, tetapi kontrak sudah dilakukan 1 Desember 2015," tulisnya di akun Twitter miliknya @mohmahfudmd, Rabu (19/1).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengatakan pada 13 Oktober 2017, presiden menerbitkan surat yang meminta Kemenko Polhukam menyelesaikan persoalan satelit orbit.

"13 Oktober 2017 ada surat lagi arahan presiden agar Menko Polhukam menyelesaikan satelit orbit yang saat itu diketahui bermasalah," beber Mahfud.

Pria kelahiran Jawa Timur itu pun merasa aneh ketika ada anggapan Menko Polhukam lepas tangan dalam kemelut satelit Kemenhan.

Mahfud mengaku masih mengurusi kasus hukum berkaitan dengan kemelut satelit Kemenhan pada 2020.

Terutama ketika pemerintah berhadapan dengan perusahaan operator satelit Navayo di Arbitrase Singapura.

"Saya justru turun tangan karena pada 2020, Navayo masih menggugat pemerintah meski sejak 2017 presiden sudah mengarahkan agar diselesaikan menurut aturan," beber Mahfud.