Soal Luas IPPKH Tambang di Kalimantan Selatan, Begini Penjelasan Dirjen Karliansyah

Sabtu, 23 Januari 2021 – 23:50 WIB

Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, RM Karliansyah. Foto: Humas KLHK

Karliansyah menegaskan, Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito dengan luas total kurang lebih 6,2 juta ha, merupakan DAS lintas provinsi, meliputi Provinsi Kalimantan Tengah seluas kurang lebih 4,4 juta ha, Provinsi Kalimantan Timur seluas kurang lebih 8 ribu ha, Provinsi Kalimantan Barat seluas kurang lebih 590 ha, dan di Provinsi Kalimantan Selatan sendiri seluas kurang lebih 1,8 juta ha atau setara 29%.

KLHK, katanya, melakukan telaah terhadap perubahan tutupan hutan secara seri, dengan menggunakan matriks transisi perubahan tutupan lahan, khusus untuk wilayah DAS Barito di Provinsi Kalimantan Selatan.

Metode telaahan memenuhi kaidah Land Degdaration Neutrality untuk menilai perubahan tutupan lahan termasuk kategori improve, stable atau degraded. Hal ini berguna dalam menentukan target penambahan tutupan lahan tiap tahunnya.

Data menunjukkan pada tutupan lahan (land cover) DAS Barito Kalsel terjadi penurunan tutupan hutan baik hutan alam maupun hutan tanaman. Sebaliknya terdapat kenaikan areal perkebunan, sawah, pertambangan dan pemukiman. Perubahan perkebunan dan pertambangan terjadi dari waktu ke waktu.

Periode tahun 2000-2006, perkebunan 31.629 Ha (dari 25.796 Ha) dan Pertambangan 18.100 Ha (dari 7.966 Ha). Tahun 2006-2011, Perkebunan 39.481 Ha (dari 30.545 Ha) dan Pertambangan 20.625 Ha (dari 18.100 Ha), dan tahun 2011-2015, Perkebunan 180.566 (dari 38.451 Ha) dan Pertambangan 26.180 Ha (dari 19.592 Ha).

Pada periode tahun 2015-2019, luas perkebunan 236.917 (dari 169.137 Ha) dan Pertambangan 37.224 (dari 23.185 Ha). Perubahan dalam pertambangan berasal dari pertanian lahan kering campuran seluas 5.524 Ha dan dari lahan terbuka seluas 2.342 Ha.

Gambaran tersebut, ujar Karliansyah, menunjukkan dinamika perubahan tutupan lahan yang terjadi di DAS Barito Kalsel secara keseluruhan. DAS Barito Kalsel secara kewilayahan hanya mencakup 39,3% kawasan hutan dan 60,7% Areal Penggunaan Lain (APL) bukan hutan.(jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini: