Soal Pemindahan Ibu Kota, Andre Rosiade Khawatir Pemerintah Utang ke Tiongkok

jpnn.com, JAKARTA - Politikus Partai Gerindra Andre Rosiade angkat bicara terkait rencana Presiden Jokowi memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. Andre menyoroti tentang sumber pembiayaan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas di ibu kota baru tersebut.

"Bapak Presiden Jokowi, dana APBN negara tidak akan cukup menanggung rencana pembangunan ibu kota baru yang menelan biaya sekitar Rp 466 triliun, karena kondisi penerimaan pajak yang rendah dan kebutuhan belanja yang cukup besar dalam 5 tahun ke depan," kata Andre kepada jpnn.com, Kamis (1/8).

Atas hal itu, Andre khawatir pemerintah akan mengambil jalan pintas atas keinginan memindahkan ibu kota di tengah dana terbatas. Satu diantaranya, pemerintah terpaksa menerbitkan surat utang dengan bunga tinggi.

"Jika diasumsikan, utang naik Rp 466 triliun maka rasio utang terhadap PDB akan bengkak menjadi 38,7 persen," ucap dia.

BACA JUGA: Jokowi: Kalau Sudah Tiga Bulan Tanyakan ke Saya

Selain itu, lanjut dia, BUMN bakal menanggung pembiayaan atas rencana memindahkan ibu kota. Hanya saja, cara ini penuh risiko. Sebab, pemindahan ibu kota bukan proyek bersifat komersial.

"Proyek pemindahan ibu kota bukan proyek komersial karena bangunan pemerintah sifatnya lebih ke pelayanan publik. Di sini ada risiko missmatch yang bisa mengakibatkan BUMN terancam gagal bayar," ucap dia.

Dari situ, Andre berharap Jokowi bijak atas keinginan memindahkan ibu kota. Menurut dia, kondisi ekonomi negara tengah melemah dengan meningkatnya pengangguran.