Soal Pencatutan KTP Warga Jakarta untuk Dharma-Kun, Heru Budi: Datanya di Kemendagri

jpnn.com, JAKARTA - Heboh pencatutan KTP warga Jakarta untuk persyaratan dukungan calon gubernur-calon wakil gubernur jalur perseorangan atau independen Pilkada DKI Jakarta Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono angkat suara.

Heru mengatakan pihaknya menyerahkan proses penyelesaian dugaan pencatutan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP tersebut ke KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Heru mengatakan di DKI Jakarta tidak terjadi kebocoran data KTP masyarakat.

"Saya sudah kontak dari tiga hari lalu (dengan Kepala Dinas Kependudukan Sipil DKI Jakarta, Budi Awaluddin). Data itu tidak ada kebocoran dari pemerintah," kata Heru, Senin.

Saat dimintai komentar lebih lanjut, Heru enggan memberikan pernyataan karena hal itu merupakan ranah dari Bawaslu.

Di sisi lain, Kepala Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin menyatakan hal senada dengan Heru bahwa di lembaganya tidak ada kebocoran data.

"Karena data itu memang berada di Kementerian Dalam Negeri. Jika ada kebocoran data maka ya tidak hanya DKI pasti berimbas semuanya," kata Budi.