Soal Perppu, Pemerintah Tak Akomodasi Seluruh Permintaan KPU

Pasang Iklan Cara Mencoblos, Golkar Tunggu Perppu

Selasa, 17 Februari 2009 – 18:41 WIB

Soal Perppu, Pemerintah Tak Akomodasi Seluruh Permintaan KPU - JPNN.COM

Menurutnya, pemerintah tetap akan bertindak sesuai konsep penyelenggaraan Pemilu. Meski demikian, mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengatakan, pemerintah tidak akan tergesa-gesa menerbitkan Perppu karena pemerintah akan konsultasi dulu dengan MK. "Perppu itu dikeluarkan karena ada yang tidak bisa diatur atau dijabarkan dengan adanya putusan MK (atas uji materi UU Pemilu)," lanjutnya.

Lantas bagaimana dengan sistem zipper atau affirmative action bagi caleg perempuan? Mardiyanto mengatakan, pada prinsipnya pemerintah tetap menghormati putusan MK. "Saya sampaikan masalah affirmatif action itu kita hormati putusan MK. Kita pahami yang jernih, tetapi kita tidak bisa memberi satu excuse kepada anak bangsa ini secara berlebihan. Saya akan konsultasi dengan MK, kalau kita keluarkan Perppu berlebihan, ya malah ditolak," ulasnya.

Karenanya Mendagri juga mengharapkan agar jika nantinya pemerintah benar-benar menerbitkan perppu maka kalangan partai politik harus tetap dapat memahami. "Saya harapkan kalau Perppu keluar, saya minta pemahaman teman-teman partai politik," pungkasnya.

Golkar Tunggu Perppu

Terpisah, Ketua DPP Partai Golkar Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi Syamsul Muarif mengatakan, Golkar akan mematuhi apapun isi Perppu yang bakal dikeluarkan pemerintah. Hanya saja, di lapangan belum tentu Perppu itu berjalan efektif.