Soal Stigma Taliban di KPK, Laskar Rakyat Jokowi: Dewan Pengawas Harus Turun Tangan

jpnn.com, JAKARTA - Sekjen Laskar Rakyat Jokowi (LRJ) Ridwan Hanafi mengatakan kekisruhan berkepanjangan di KPK tidak terlepas dari akumulasi peristiwa masa lalu. Yang berbeda dengan saat ini adalah kekisruhan terjadi dari dalam internal KPK itu sendiri.

Namun, hal ini masih berkaitan dengan sejumlah penyidik senior di KPK. Yang terjadi sekarang isu polarisasi kaum taliban dan radikalis sangat masif melabeli Novel Cs.

“Isu ini dihembusan jauh sebelum adanya revisi UU KPK. Puncaknya terjadi di saat peralihan pegawai KPK menjadi ASN dengan munculnya soal materi tes wawasan kebangsaan (TWK) yang kemudian menjadi polemik di media sosial,” ujar Ridwan Hanafi di Jakarta, Rabu (2/6/2021).

Ridwan menyarankan pihak lembaga terkait BKN, Menpan RB dan Pimpinan KPK membuka saja secara transparan  status TWK 75 pegawai KPK tersebut.

Menurut Ridwan, jika terdapat penilaian mereka memiliki potensi menganut paham radikal, yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, pimpinan KPK laporkan ke dewan pengawas KPK untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian dilanjutkan dalam sidang kode etik terhadap 75 pegawai tersebut.

“Jika kemudian mereka terbukti melanggar, Dewas KPK memberikan sanksi pemberhentian tidak hormat dan limpahkan  kasus ini kepolisian, sebaliknya jika tidak terbukti pulihkan nama baik mereka,” ujar Ridwan.

Ridwan mengatakan bukan kemudian menyampaikan ke publik bahwa 51 dari 75 pegawai memiliki penilaian merah maksudnya apa? Sampai detik ini pun tidak ada penjelasan lebih lanjut,” ungkapnya.

Sebab kekisruhan KPK berimbas pada perpecahan di kalangan masyarakat pro dan kontra pun terjadi saling stigma taliban, radikalis, cebong, kampret. Kondisi ini makin menciptakan kegaduhan di masyarakat.