Soal Tenaga Kerja, Pengusaha Minta Pemerintah tak Melulu Dengar Buruh

"Kami bahkan menghitung bahwa iuran pensiun 1,5 persen sudah cukup. Hanya saja, Kementerian Keuangan, akhirnya menambahkan bonus demografi sehingga jadi tiga persen. Meski tak ideal kami juga harus terima," ujarnya.

Belum lagi, lanjut dia, wacana iuran tabungan perumahan rakyat (tapera) muncul. Dia mengaku pihak pengusaha sudah khawatir jika iuran tersebut kembali membebani perusahaan.

"Kalau pemerintah mewajibkan pekerja menabung silakan. Tapi, kalau ternyata mengeluarkan iuran lagi, kami akan menolak keras," ungkapnya.

Dia berharap pemerintah tak hanya mendengar suara buruh terkait kebijakan-kebijakan tenaga kerja. Pasalnya, laju industri di Indonesia saat ini terus melambat. Menurut rilis Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2015 mencapai 5,81 persen. Angak itu naik 0,1 persen dibandingkan TPT Feburari 2014.

"Kalau soal iuran JHT jelas kami tidak bisa ubah karena ada dalam undang-undang. Tapi, jangan sampai iuran pekerja yang ditanggung perusahaan yang lain muncul lagi. Pemerintah harus tahu bahwa lapangan kerja di Indonesia pun semakin menciut," imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Konferensi Serika Pekerja Seluruh Indonesia Subiyanto mengaku masih tak percaya tiga persen bisa memberikan manfaat pensiun yang layak. Keraguan itu muncul karena faktor inflasi yang diakui belum dipastikan menjadi faktor perhitungan manfaat.

"Pemerintah bilang manfaat itu antara Rp 300 ribu-3,6 juta. Tapi, kalau itu baru cair 56 tahun kemudian, apa gunanya uang itu. Sedangkan prediksi gaji rata-rata Indonesia pada 2030 saja mencapai Rp 10 juta," ungkapnya. (bil/jpnn)