Soal Tunggakan Insentif Nakes, Azis Syamsuddin: Tolong Jangan Telat

"Jangan sampai ada pemotongan. Tolong ini menjadi peringatan, agar kasus-kasus serupa tidak terjadi. Hormati hak rekan-rekan nakes," jelas Azis.

Dia menambahkan, keluhan yang disampaikan asosiasi tenaga kesehatan di Indonesia terkait masih ada nakes yang belum mendapatkan insentif juga harus ditindaklanjuti.

"Pak Wamenkes Dante Saksono sudah menyampaikan bahwa insentif bagi nakes sudah ada dan tinggal disalurkan. Harapannya proses audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) segera rampung," terang Azis.

Ke depan, DPR meminta proses audit juga dapat tuntas sehingga tidak terjadi keterlambatan. Azis berharap skema insentif pada 2021 diubah secara regulasi.

"Agar birokrasi tidak terlalu panjang. Hemat saya, lakukan rekonsiliasi lagi dengan berbagai macam aturan. Ke depan perlu pula menerapkan insentif dengan pola gradasi. Khsusnya nakes yang langsung bersentuhan dengan pasien Covid-19," papar dia.

Terakhir, Azis menegaskan, pemerintah melalui dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah menganggarkan Rp 176,3 triliun pada 2021, lebih tinggi dari Rp 63,5 triliun pada 2020, untuk penanganan kesehatan dan mitigasi mengatasi dampak Covid-19.

Anggaran yang berada di pagu belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah tersebut antara lain dimanfaatkan untuk testing dan tracing, biaya perawatan, insentif tenaga kesehatan, program vaksinasi dan komunikasi.

"Dari data yang kami terima, hingga 17 Maret 2021, realisasi belanja kesehatan Program PEN tersebut baru mencapai Rp 12,4 triliun atau 7 persen dari pagu Rp 176,3 triliun," ujar Azis.