Sosialisasikan Empat Pilar MPR Lewat Petruk Dadi Ratu

Sebagai masyarakat yang beragam diakui hal demikian mempunyai potensi perpecahan. Untuk itu dirinya dengan tegas menyebut semua tindakan yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. “Kalau bertentangan dengan Pancasila berarti melawan hukum,” ucapnya.

Semua tindakan, harus sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945. Aturan ini disebut sebagai hukum tertinggi di Indonesia. Hukum yang ada menurutnya tak boleh bertentangan dengan UUD. “Kalau ada hukum yang bertentangan dengan konstitusi maka hukum itu menyalahi aturan,” ujar pria yang pernah aktif di HKTI itu.

Dirinya mencontohkan, bila ada Perda bertentangan dengan UUD maka aturan itu wajib dibatalkan. “Pun demikian bila ada UU yang dibuat bertentangan dengan UUD maka wajib diganti”, paparnya.

Bagi Edhy ini penting sebab kita harus menyadari bahwa bangsa Indonesia yang memiliki luas dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, merupakan bangsa yang satu dalam wilayah NKRI.

Usai dirinya memaparkan Empat Pilar, diserahkanlah tokoh wayang dalam lakon itu kepada sang dalang Ki Purwoko Purwo Pandoyo. “Penyerahan tokoh lakon ini sebagai tanda pagelaran dimulai,” ujarnya yang disambut tepuk tangan masyarakat. (jpnn)