Spanduk di Gedung DPR: Tak Ada Rp 5 M, tak Mekar

jpnn.com - JAKARTA – Rapat paripurna DPR memanas, Senin (29/9). Ratusan masyarakat dari berbagai elemen yang memenuhi balkon ruang rapat hingga halaman gedung DPR, Jakarta, berteriak-teriak mengecam sikap pimpinan sidang  yang dinilai mengulur-ulur waktu pembahasan paket 65 Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Daerah (DOB).

Bahkan suasana semakin tegang, ketika pembahasan paket 65 RUU DOB dibuka sekitar Pukul 16.00 WIB, Senin (29/9). Terutama ketika pimpinan sidang, Sohibul Iman berusaha mengetuk palu, menyatakan pembahasan pemekaran diserahkan pada masa bakti DPR RI periode 2014-2019.

Pimpinan sidang berusaha mengetuk palu, setelah sebelumnya Ketua Komisi II, Agun Gunandjar, menyatakan tidak ditemukan kesepakatan pada pengambilan keputusan tingkat I antara Komisi II DPR RI dengan pemerintah, dalam hal ini diwakili Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Alhasil, kecaman bertubi-tubi diteriakkan pengunjuk rasa. Antara lain disuarakan kelompok masyarakat yang mendukung pemekaran Kabupaten Kikim Area, Provinsi Sumatera Selatan. Lewat spanduk besar yang dipajang persis di depan pintu masuk menuju ruang rapat, mereka menilai pimpinan Komisi II DPR RI bajingan dan pemeras. Baik itu Agun Gunanjar, Arif Wibowo, Hakam Naja maupun Khatibul Umam.

“Harga pemekaran Rp 5 miliar, tidak ada uang, tidak ada pemekaran. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) harus segera turun tangan, tangkap pimpinan komisi II,” demikian tulisan dalam dua spanduk berukuran raksasa yang dipajang.

Selain pendukung Kikim Area, ratusan perwakilan masyarakat Papua, juga meluapkan kekecewaan yang sama. Teriakan tidak hanya memuncak dalam ruang sidang. Di luar gedung, ratusan masyarakat Papua dengan berteriak-teriak merangsek memenuhi pintu depan Gedung Nusantara I.

“Kami hanya ingin lebih baik. Kalau tidak diberikan, biarkan kami mengurus diri kami sendiri. Lebih baik kami merdeka,” kata salah seorang pengunjukrasa di hadapan ratusan aparat kepolisian yang tiba-tiba merapat setelah melihat suasana semakin memanas.

Menurut perwakilan pemekaaran Kabupaten Yapen Barat Utara, Provinsi Papua, Oktof Airban, mereka sangat mengharapkan rapat paripurna mengesahkan pemekaran, karena kondisi daerahnya sangat tertinggal.