JPNN.com 
Spanduk di Gedung DPR: Tak Ada Rp 5 M, tak Mekar
Di dalam ruang sidang, suasana juga kalah panasnya. Sejumlah anggota DPR tidak terima dengan langkah pimpinan yang sempat mengetuk palu menyatakan sidang di skor. Antara lain disuarakan Fachri Hamzah dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rieke Diah Pitaloka dari PDI Perjuangan dan Michael Wattimena dari Partai Demokrat. Pimpinan sidang akhirnya mencabut skor dan memersilahkan anggota menyatakan pendapat.
“Saya mohon mohon pemerintah dan Komisi II sekali lagi melakukan lobi meloloskan daerah yang memenuhi syarat sebagaimana amanat presiden. Karena mereka ini berharap agar ini disahkan. Mereka ini tidak minta uang, hanya menginginkan agar kewenangan daerah ditambah,” katanya.
Pandangan yang sama juga disuarakan Rieke Diah Pitaloka. Lobi menurutnya perlu kembali dilakukan karena menyadari pemekaran sangat dibutuhkan, mengingat ketimpangan pembangunan yang begitu besar.
“Kami cukup terkesima dengan perjuangan teman-teman dari Papua dan dari daerah lain,termasuk dari Jawa Barat. Oleh karena itu saya mendukung pembahasan dilanjutkan.
Pandangan berbeda justru dikemukakan Chairuman Harahap. Menurutnya, DPR sepenuhnya mendukung pelaksanaan pemekaran. Namun harus juga menghargai keputusan Komisi II yang melakukan rapat dengan pemerintah.
“Tadi Komisi II menyampaikan persoalan yang mereka hadapi. Kita harus hormati, biar mereka yang memutuskan. Jangan beri harapan hampa pada masyarakat. Prinsip pemekaran harus, tapi ini ada persoalan. Komisi II dituduh terima suap. Apa mau kita biarkan. Kita khawatir kalau diputuksan dimekarkan, dinyatakan suap. Karena daerah lain diputuskan pemekarannya ditunda,” katanya.
Pernyataan ini langsung mendapat cemoohan. Baik di dalam gedung, apalagi di luar gedung yang melihat jalannya sidang lewat layar kaca yang ditempatkan di depan Gedung Nusantara I. Salah seorang pengunjuk rasa, secara spontan bahkan seakan-akan ingin melayangkan pukulannya ke layar kaca tersebut.
Atas situasi yang terjadi, pimpinan sidang kemudian memutuskan sidang ditunda. Dan memersilahkan Komisi II melakukan lobi dengan pemerintah. Hasil dari lobi menurut rencana dibacakan pada sidang lanjutan yang digelar Selasa (30/9), sebelum pidato akhir Ketua DPR. (gir/jpnn)
