Strategi Perekonomian Aceh Dinilai Sangat Lemah

jpnn.com, BANDA ACEH - Pemerintahan di Aceh dinilai selama ini sangat tergantung dengan alokasi dana yang diperoleh dari pusat, seperti dana Otsus, sementara pengalokasiannya tidak tepat dan tidak berkualitas.

Hal ini diungkapkan Rustam Effendi pengamat ekonomi Aceh kepada wartawan usai gelaran acara Seminar Diseminasi Kajian Ekonomi dan Keuangan Aceh Semester I 2018 dilaksanakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, di salah satu hotel di Aceh, Rabu (31/10).

“Pengalokasi tidak tepat dan tidak berkualitas ini akan berdampak masih tingginya akan kemiskinan dan pengangguran. Imbasnya jika ini tetap terjadi, akan menjadi ancaman yakni terjadinya isntabilitas di Aceh,” ujar Lektor Kepala Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah ini.

Rustam sebagai salah satu pemateri pada seminar tersebut menyebutkan, saat uang masih banyak, belanja modal harus digunakan untuk yang sifatnya jangka panjang, seperti membangun pabrik sebagai nilai tambah modal. Bukan bangun gedung atau malah membeli mobil dinas.

“Pemerintah dari sekarang harus memikirkan sumber pendapatan pasca Otsus pada 2023 yang akan habis. KEK yang menjanjikan harus digenjot,” kata akademisi ini.

Dia juga menyebutkan, langkah-langkah antisipasi bisa dilakukan seperti pengalokasian belanja. PAD saat ini Rp2,9 triliun jangan habis digunakan untuk belanja pegawai dan ATK.

Gunakan untuk menambah kemampuan belanja modal, seperti membangun pabrik, bangun infrastruktur yang bisa menopang produksi. "Seperti di Pidie, ada pertanian coklat, bangun jalan lebih baik hingga membantu masyarakat disana,” ujarnya.

Dia juga menilai tim perekonomian pemerintah Aceh, kurang bisa memberdayakan dengan baik sumber daya yang ada, hingga kemudian yang terjadi sumber daya seperti dana, sumber daya alam dan manusia tersia-siakan.