Strategi Perekonomian Aceh Dinilai Sangat Lemah

“Selama ini yang tampak tim perekonomian terlihat tidak mumpuni. Terkesan tidak ada strategi yang kuat. Lihat saja, dana Otsus sejak awal kita terima puluhan triliunan. Tapi apakah masyarakat Aceh sekarang banyak yang sejahtera. Strategi perekonomian yang dibuat pemerintah tak menjawab persoalan yang ada. Kemiskinan masih tinggi, penggangguran masih 6 persen lebih, pertumbuhan ekonomi masih 41,42 persen,” tukasnya lagi.

Dia meminta tim perekonomian Aceh, harus memperkuat strategi dengan analisa berbasis data yang mendalam untuk mengambil kebijakan lebih baik.

“Bangun ekonomi jangan dengan dinas, harus ada badan usaha tersendiri. Coba kita lihat, di nasional Waskita, Pelindo dan Pertamina. Di Aceh ada, tapi itu bentuknya PD harusnya PT. Tapi di Aceh yang bangun usaha ekonomi dinas atau intansi, yang kemudian terjadi adalah pimpinan di intansi tersebut paling banyak mengambil keuntungan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Kpw BI Prov Aceh, Zainal Arifin menyebutkan pertumbuhan ekonomi Aceh belum secara struktural. Risiko tekanan inflasi masih tinggi, perlu penyediaan infrastruktur dan peningkatan produktivitas terutama pertanian.

“Angka pengangguran meskipun turun tapi masih tergolong tinggi bila dibandingkan provinsi lain. Penciptakan dan pengembangan sumber pertumbuhan ekonomi baru, terutama dalam rangka persiapan menghadapi berkurangnya dana otsus Aceh,” ujarnya.

Selain Rustam Effendi, seminar juga menghadirkan pemateri yakni Eko Listyanto dari Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) dengan materi ‘upaya meningkatkan kinerja neraca transaksi berjalan dan pengaruhnya terhadap perekonomian. Juga pemateri Juli Budi W, Deputi Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter.

Pada kesempatan tersebut, Staf Ahli Pemprov Aceh Iskandar Syukri menyampaikan, menerima dengan baik masukan dari seminar dan menjadi masukan kepada tim perekonomian Pemerintah Aceh.

“Rekomendasi dari seminar ini akan menjadi masukan kepada tim ekonomi pemerintah Aceh yang akan kita koordinasikan kepada legislatif untuk dibahas,” pungkas Iskandar Syukri. (min/mai)