Sukamta Sebut Penegakan Hukum belum Cukup Memberantas Pinjol Ilegal

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengapresiasi kesigapan pemerintah memberantas pinjaman online (pinjol) ilegal dengan memblokir atau memutus akses 4.873 konten dan aplikasi fintech ilegal sejak 2018, hingga penegakan hukum.

Hanya saja, wakil ketua Fraksi PKS di DPR itu menilai tindakan blokir dan penegakan hukum sebagai upaya pemberantasan sektor hilir, tidak cukup untuk memberangus pinjol ilegal. 

"Tindakan pemberantasan di hilir seperti ini belum cukup, kita (pemerintah) juga perlu selesaikan pokok masalahnya di hulu," tutur Sukamta melalui keterangan persnya, Minggu (17/10).

Menurutnya, ada beberapa persoalan di sektor hulu yang perlu diselesaikan dari persoalan pinjol ilegal tersebut. 

Saat ini, ujar dia, ada kebutuhan masyarakat terhadap pinjaman. 

Lalu, mereka mencoba mengajukan pinjaman kepada pinjol legal, atau bank resmi, tetapi ditolak akibat terbentur ketatnya persyaratan pengajuan kredit. 

Selanjutnya, masyarakat tergiur pinjol ilegal.

Terlebih lagi, pinjol ilegal itu yang menawarkan kemudahan dalam mengajukan pinjaman, meskipun bunganya mencekik.