Sukses Kuasai Freeport, Pemerintah Ditantang Ambil Vale

Menurut Ahmad, relasi yang ada dalam KK itu tidak wajar. Sebab, negara yang merepresentasikan rakyat Indonesia, adalah pemilik sah Tanah Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Sudah sepatutnya posisi negara lebih tinggi dari korporasi sebagai pengelola.

"Fenomena ini berimplikasi luas. Berkali-kali pihak korporasi diberi perpanjangan KK dengan klausul yang lebih condong menguntungkan mereka. Ini membuat kesan publik bahwa negara lemah di hadapan korporasi pertambangan," imbuhnya.

Soal divestasi, sebenarnya Vale telah melepaskan 20 persen sahamnya kepada publik. Namun, dalam praktiknya, publik di sana didominasi pihak swasta asing yang berkedudukan di luar negeri.

Seperti Platinum Asia Fund, GIC Singapore, Citibank New York, NT SST Co, Vale Japan Limited, The Manufactures Life INS, BBH Boston, AIA, dan Prudential Life Assurance.

Padahal, dalam UU Minerba baru dan regulasi turunannya, khususnya PP Nomor 24/2012, jelas termaktub bahwa divestasi saham wajib diberikan secara berjenjang kepada peserta Indonesia.

"Yaitu kepada pemerintah pusat, pemprov, dan kabupaten/kota, BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta nasional. Hingga saat ini, Vale tak kunjung menawarkan saham kepada pihak Indonesia," cetusnya.

Selain itu, Vale juga tak kunjung merealisasikan pembangunan smelter di Bahodopi dan Pomalaa. Tawaran dari Pemda Sulawesi Tengah untuk pembangunan itu juga tak digubris serius.

"Inilah saatnya untuk menimbang ulang status KK amandemen Vale. Hal-hal tadi cukup untuk menjadi basis pijak guna memaksa pihak Vale berunding kembali dan mempercepat agenda perubahan status KK menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang termasuk di dalamnya divestasi saham 51 persen ke pihak Indonesia. Mimpi saya, menyusul Freeport, Vale kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi," tandasnya.(flo/jpnn)