Susi Pudjiastuti: Politikus Harus Atasi Sengketa Natuna

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 Susi Pudjiastuti menegaskan politisi memiliki peran penting mengatasi masalah sengketa Laut Natuna.

"Selama lima tahun gabung dalam pemerintahan, politisi itu make most of the matter. Kalau buruk, maka politisi juga buruk. Kalau bagus maka politisi harus banyak menjadi countryman. Jadi negarawan yang peduli rakyat," kata Susi dalam rilis Humas PKS yang diterima di Jakarta, Selasa (21/1).

Penegasan itu disampaikan dalam acara Ngopi Bareng Presiden PKS bertajuk "Sengketa Natuna dan Kebijakan Kelautan" di Gedung DPP PKS Jakarta Selatan, Senin (20/1).

Menurut dia, berbagai aturan yang ditegakkan pada zamannya seperti tidak ada "transhipment" (alih muatan) serta pemberantasan penangkapan ikan ilegal membuat tuna Indonesia semakin banyak dikonsumsi global.

Untuk dapat mempertahankan keberlanjutan tersebut, kata dia, mesti ada komitmen bersama di antara politisi nasional khususnya dalam menangani Natuna.

Menurut dia, politisi sangat menentukan dan keberlanjutan dari sebuah bangsa. "Nasib bangsa dan pembangunan, pertumbuhan, sebuah bangsa dan negara itu sangat bergantung pada kualitas politisinya," katanya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berjanji akan mengoptimalkan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang telah dibuat pemerintah. SKPT ini dibuat dalam rangka memaksimalkan pemberdayaan sumber daya Laut Natuna untuk kepentingan nasional dan khususnya nelayan lokal.

"Sekarang ada SKPT yang sudah dibangun pemerintah. Ke depan kita akan terus optimalkan SKPT ini," kata Menteri Edhy.