Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Syarief Hasan: Indonesia Di-Lockdown 59 Negara, Ini Darurat

Sabtu, 12 September 2020 – 11:53 WIB
Syarief Hasan: Indonesia Di-Lockdown 59 Negara, Ini Darurat - JPNN.COM
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan. Foto: Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menyayangkan langkah pemerintah dalam menanggulangi pandemi coronavirus. Data dari Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menunjukkan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 sudah mencapai 210.940 dan 8.544 orang di antaranya meninggal dunia.

Akibatnya, banyak negara di dunia yang menutup diri terhadap pengunjung dari Indonesia. Berdasarkan data yang disampaikan BNPB, terdapat 59 negara di dunia yang menutup dan membatasi secara ketat penerbangan dari Indonesia menuju ke negaranya masing-masing.

Terbaru, Centers for Desease Control and Prevention (CDC) Amerika Serikat mengeluarkan travel warning bagi warganya yang hendak berpergian ke Indonesia. Bahkan peringatan itu sudah bertatus Warning-Level 3 dengan alasan resiko Covid-19 sangat tinggi.

Begitupun dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Sejak Senin (7/9/2020) sampai waktu yang belum ditentukan melarang kunjungan dari dan ke Indonesia.

“Pemerintah harus segera menanggulangi laju penyebaran pandemi Covid-19. Jangan hanya fokus melakukan pemulihan ekonomi. Sebab, apabila aspek kesehatan dan laju Covid-19 tidak dapat ditekan maka akan mempengaruhi seluruh lini kehidupan termasuk ekonomi," kata Syarief di Jakarta, Sabtu (12/9).

Anggota Fraksi Partai Demokrat itu mendorong pemerintah belajar dari kesigapan dan responsif negara tetangga serumpun Melayu yakni Malaysia. Negeri Jiran langsung menutup masuknya turis dari negara episentrum Covid-19, memperketat long term visit pass, baik pekerja maupun mahasiswa.

"Ini menujukkan respons kuat dari Malaysia yang belum ditunjukkan Pemerintah Indonesia," ucap Syarief memberikan contoh.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menilai travel warning merupakan bukti kekhawatiran negara luar untuk masuk ke Indonesia. “Harusnya, ini juga menjadi warning bagi pemerintah untuk segera menekan laju penyebaran Covid-19 dan menurunkan risikonya sehingga dapat mendorong perputaran ekonomi," kata politikus kelahiran Palopo, Sulawesi Selatan ini.

Pemerintah diminta lebih serius mengatasi pandemi Covid-19 dan mengutamakan urusan kesehatan dibanding ekonomi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News