Tahun Ini, 100 Persen Tender sudah Sistem Elektronik

Selasa, 03 Januari 2012 – 04:24 WIB

Kepala LKPP Agus Rahardjo menambahkan, program e-procurement ini diberi nama LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik). Yaitu sebuah unit layanan tender yang digunakan di masing-masing daerah secara terpusat. Syaratnya dinas dan SKPD selaku penyelenggara tender selama ini mau mendaftarkan diri pada LPSE yang dikelola LKPP.

LKPP hanya sebagai jembatan penghubung antara pencari dan penerima pekerjaan atau tender. Selama ini, SKPD dan dinas-dinas membentuk kepanitiaan untuk menggelar tender. Sekarang sudah tersebar di 315 titik dari target 600 titik LPSE di kabupaten/kota di seluruh Indonesia, kecuali Papua Barat dan Malukut Utara.

Biaya untuk pengadaan program LPSE ini kalau utuh meliputi perangkat servernya bisa sampai Rp 55 juta. Tapi tanpa server dan fungsinya lebih pada pelatihan, jauh di bawah harga Rp 55 juta itu. "Sedangkan sewa alat server agar terus bisa update bisa mencapai Rp 400 juta per tahun. Ini bergantung pada kapasitas bandwidth-nya. Sebenarnya ini pun bisa mudah ditampung para pemda dan kementerian karena semua instansi ini punya lembaga yang disebut Biro Perlengkapan. Biro ini ditambah fungsinya dengan ikut menjadi bagian pengelola LPSE di tempat masing-masing," ujar Agus menerangkan pada MenPAN.

Mendengar itu, MenPAN meminta Agus dan jajaran direktur hingga deputi, terutama yang menangani LPSE agar berpikir sistem dagang. "Pengusaha yang melakukan tender tidak tiap hari atau tiap bulan. Biasanya, tender paling ramai pada Maret-April setiap tahun. Nah bagaimana caranya supaya sewa server jauh di bawah Rp 400 juta"? Ini juga untuk mengantisipasi, misalnya ada pengusaha atau orang yang hanya "main" ikut tender itu. Dan terpenting jauh lebih murah," pinta Azwar bertanya.