Tak Harus Aklamasi, tetapi Ketum Golkar Wajib Penuhi Kriteria PDLT

jpnn.com, JAKARTA - Politikus senior Partai Golkar Akbar Tanjung meminta pemilihan ketua umum parpolnya mengacu pada mekanisme dalam musyawarah nasional (munas) yang akan digelar pada Desember mendatang. Yang penting, siapa pun ketua umum Golkar memenuhi syarat prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela (PDLT).

"Kalau masalah pemilihan (ketua umum), biarlah serahkan pada mekanisme dalam munas," kata Akbar di sela Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di Jakarta, Kamis (14/11).

Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar itu mengatakan, jika mayoritas DPD I dan DPD II sebagai pemilik suara menghendaki aklamasi, pimpinan munas bisa menawarkan opsi pemilihan ketua umum tanpa voting. Namun, katanya, setiap kader Golkar yang memenuhi syarat PDLT punya hak untuk menjadi calon ketua umum.

"Dalam perspektif saya, kader Golkar yang telah memenuhi kriteria, pedoman, dan patokan tergantung pada prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela," katanya.

Akbar menegaskan, PDLT menjadi salah satu tolok ukur untuk melihat apakah seorang kader pantas dan tepat menjadi ketua umum Partai Golkar. "PDLT yang patut dijadikan pedoman dan menentukan posisi-posisi penting dalam partai untuk diduduki oleh para kader," kata mantan ketua umum Golkar itu.

Namun, Akbar enggan menyebutkan sosok kader yang didukungnya untuk menjadi calon ketua umum Golkar periode mendatang. Alasannya, Dewan Kehormatan Partai Golkar tidak punya hak memberikan suara di munas.

"Kami kan Dewan Kehormatan tidak punya hak suara. Kalau kami punya hak suara, tentu saya tentukan pilihan, akan tetapi masih terlalu dini," jawab Akbar.

Sebelumnya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengajak seluruh kader dan pimpinan parpolnya mengedepankan musyawarah mufakat pada munas mendatang. Airlangga mengharapkan pemilihan ketua umum Golkar juga bisa melalui musyawarah.